Monday, 18 April 2016

OUTLINE LAPORAN PKL D1 PAJAK STAN BALIKPAPAN


Nih, outlineku tahun kemarin, boleh lihat tapi jangan copas :))



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN BALIKPAPAN






RENCANA LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

PENGAMATAN TERHADAP PENERAPAN
TEMPAT PELAYANAN TERPADU BERDASARKAN STANDAR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BALIKPAPAN


Diajukan oleh:
KEMBARAN PEVITA PEARCE :))




AGUSTUS 2015
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN BALIKPAPAN


TANDA PERSETUJUAN
RENCANA LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

NAMA
:
KEMBARAN PEVITAA :))
NOMOR POKOK MAHASISWA
:

DIPLOMA I KEUANGAN SPESIALISASI
:
PAJAK
BIDANG LAPORAN PKL
:
PELAYANAN
JUDUL LAPORAN PKL
:
PENGAMATAN TERHADAP PENERAPAN TEMPAT PELAYANAN TERPADU BERDASARKAN STANDAR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BALIKPAPAN


Mengetahui,
Kepala Balai Diklat Keuangan Balikpapan


MR. SATOTO



Menyetujui,
Dosen Pembimbing



MR SATOTO






DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL....................................................................................... i
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN RENCANA LAPORAN PKL....... ii
DAFTAR ISI.................................................................................................... iii
BAGIAN ISI
A.    Tujuan Penyusunan Laporan PKL.............................................................. 1
B.     Metode Penelitian....................................................................................... 1
C.     Rencana Daftar Isi...................................................................................... 2
D.    Sinopsis....................................................................................................... 4
E.     Ringkasan Tiap-Tiap Bab............................................................................ 6
F.      Rencana Daftar Pustaka............................................................................. 7
BAGIAN PENUTUP
A.    Rencana Kegiatan....................................................................................... 8
B.     Kontinjensi.................................................................................................. 9




BAGIAN ISI

A.      Tujuan Penulisan
Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan Laporan Praktik Lapangan ini adalah:
1.      Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari program Diploma I Keuangan Spesialisasi Pajak Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
2.      Untuk mengetahui penerapan Tempat Pelayanan Terpadu berdasarkan standar Direktorat Jenderal Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan.
3.      Untuk mengetahui inovasi pelayanan Tempat Pelayanan Terpadu yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan.
4.      Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam penerapan Tempat Pelayanan Terpadu di Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan.
5.      Untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan sehubungan dengan masalah yang timbul dalam penerapan Tempat Pelayanan Terpadu di Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan.

B.       Metode Pengumpulan Data
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini akan disusun dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:
1.        Metode Studi Kepustakaan
Metode pengumpulan data dengan mencari informasi melalui beberapa sumber tertulis seperti buku-buku tentang perpajakan, Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jendral Pajak, Peraturan Direktur Jendral Pajak, Surat Edaran Dirjen Pajak, situs internet, brosur, pamflet, dan berbagai macam bahan tertulis terkait lainnya. Adapun buku-buku materi dan informasi terkait perpajakan selama kuliah di Prodip I Keuangan Spesialisasi Pajak Sekolah Tinggi Akuntansi Negara juga digunakan sebagai tambahan informasi dan referensi.
2.        Metode Observasi atau Pengamatan Secara Langsung
Metode pengumpulan data melalui cara mengamati langsung kondisi dan penerapan Tempat Pelayanan Terpadu berdasarkan standar Direktorat Jenderal Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan. Dengan terjun langsung ke lokasi akan membuat penulis lebih memahami dan mengerti tentang kondisi maupun masalah yang terjadi di bagian Tempat Pelayanan Terpadu di Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan.
3.        Metode Wawancara
Metode pengumpulan data dengan cara mengadakan sesi tanya jawab secara lisan dengan pihak terkait sebagai informan tentang Tempat Pelayanan Terpadu di KPP Madya Balikpapan, antara lain petugas-petugas di Seksi Pelayanan.
C.      Rencana Daftar Isi
HALAMAN JUDUL
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN LAPORAN PKL
PERSETUJUAN LULUS DARI TIM PENILAI LAPORAN PKL
KATA PENGANTAR
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
B.     Tujuan Penulisan
C.     Ruang Lingkup Permasalahan
D.    Metode Pengumpulan Data
BAB II DATA DAN PEMBAHASAN
A.    Landasan Teori
1.      Dasar Hukum
2.      Definisi mengenai pelayanan
3.      Standar Tempat Pelayanan Terpadu di Kantor Pelayanan Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak
B.     Data
1.      Profil Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan
2.      Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan
3.      Sumber Daya Manusia  Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan
4.      Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan
5.      Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan
C.     Pembahasan
1.      Penerapan Tempat Pelayanan Terpadu berdasarkan standar yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak dan inovasi yang diberikan terkait dengan Tempat Pelayanan Terpadu di Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan
2.      Permasalahan dan upaya yang dilakukan dalam penerapan Tempat Pelayanan Terpadu berdasarkan standar Direktorat Jenderal Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan
BAB III PENUTUP
A.    Simpulan
B.     Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
D.      Sinopsis
Pelayanan merupakan salah satu proses bisnis Direktorat Jenderal Pajak yang paling nyata terlihat oleh segala lapisan. Pelayanan merupakan penyedia jasa utama dalam semua kegiatan perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. Pelayanan menjadikan dirinya sebagai jembatan akses dari Wajib Pajak menuju ke bagian-bagian yang lebih mendetail dari Direktorat Jenderal Pajak.
Direktorat Jenderal Pajak mengimplementasikan konsep pelayanan dengan membuat seksi yang bernama seksi pelayanan. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dalam struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak baik Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar maupun Madya dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai berikut:
Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan.
Semua kegiatan yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan dimulai dari seksi pelayanan sebelum diproses lebih lanjut berdasarkan tugas maupun fungsi masing-masing. Dalam melaksanakan perannya tersebut, seksi pelayanan memegang posisi yang kuat karena berhadapan langsung dengan Wajib Pajak. Dengan begitu pentingnya posisi seksi pelayanan, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai salah satu sasaran strategis yaitu meningkatkan kepuasan Wajib Pajak dan seluruh stakeholder perpajakan dalam rangka mewujudkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan perpajakan, maka disusunlah panduan pelayanan prima.
Panduan pelayanan prima mengatur tentang standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ketika sedang berhadapan dengan Wajib Pajak maupun sedang memberikan pelayanan yang lain. Penerapan pelayanan prima di Kantor Pelayanan Pajak salah satunya di dalam seksi pelayanan. Di sana terdapat bagian bernama Tempat Pelayanan Terpadu yang merupakan lokasi pelayanan antara Wajib Pajak langsung dengan petugas Direktorat Jenderal Pajak. Sementara itu dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ/2013 tentang Panduan Pelayanan Prima Direktorat Jenderal Pajak  menerangkan bahwa “Tempat Pelayanan Terpadu adalah suatu tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi dengan sistem yang melekat pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam memberikan pelayanan perpajakan”.
Tempat Pelayanan Terpadu yang merupakan penghubung antara “pelayan” dan “yang dilayani” menjadikannya sebagai wajah bagi Kantor Pelayanan Pajak. Tentunya wajah yang bagus akan memberikan kepuasan bagi penggunanya dan akan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, dalam hal ini adalah Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak telah meras puas akan wajah dari Kantor Pelayanan Pajak, maka bisa dipastikan akan patuh terhadap kewajiban perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak sendiri telah menetapkan wajah yang seharusnya untuk Tempat Pelayanan Terpadu di Kantor Pelayanan Pajak melalui aturan hukum seperti Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak maupun Standard Operating Procedure (SOP) yang ditetapkan.
Guna mengetahui hasil penerapan Tempat Pelayanan Terpadu berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka penulis bermaksud untuk memyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul “PENGAMATAN TERHADAP PENERAPAN TEMPAT PELAYANAN TERPADU BERDASARKAN STANDAR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BALIKPAPAN”.

E.        Ringkasan Isi Tiap Bab
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini akan terdiri atas tiga bab, yaitu bab pendahuluan, data dan permasalahan, dan simpulan. Adapun ringkasan untuk masing-masing bab antara lain.
BAB I PENDAHULUAN
Bab pendahuluan mencakup latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan.
BAB II DATA DAN PEMBAHASAN
Bab data dan pembahasan mencakup tiga bagian, yakni bagian landasan teori, bagian data, dan bagian pembahasan. Dalam bagian landasan teori, berisi dasar hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini, definisi mengenai pelayanan dan standar Tempat Pelayanan Terpadu di Kantor Pelayanan Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Bagian yang kedua yaitu data berisi tentang profil, struktur organisasi, sumber daya manusia, wilayah kerja dan Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan. Bagian yang terakhir adalah bagian pembahasan yang akan membahas mengenai penerapan Tempat Pelayanan Terpadu berdasarkan standar yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak dan inovasi yang diberikan terkait dengan Tempat Pelayanan Terpadu. Serta permasalahan dan upaya yang dilakukan dalam penerapan Tempat Pelayanan Terpadu berdasarkan standar Direktorat Jenderal Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan.
BAB III PENUTUP
Bab ini menyajikan simpulan atas pembahasan pada ruang lingkup masalah yang telah dipaparkan di bab-bab sebelumnya serta saran yang mungkin bisa bermanfaat dalam penerapan Tempat Pelayanan Terpadu di Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
F.        Rencana Daftar Pustaka
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ/2013 Tentang Panduan
            Pelayanan Prima Direktorat Jenderal Pajak.


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.


Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 27/PJ/2003 Tentang Tempat Pelayanan Terpadu Pada Kantor Pelayanan Pajak.






PENUTUP
A.       Rencana Kegiatan
Jadwal rencana kegiatan yang akan ditempuh dalam pengerjaan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini antara lain.
No
Uraian Kegiatan
Tanggal
Mulai
Berakhir
1
Pengarahan Penyusunan Proposal & Laporan Praktik Kerja Lapangan
8 Agustus
2
Ujian Akhir Semester Genap
10 Agustus
21 Agustus
3
Penyusunan dan Penyerahan Proposal Praktik Kerja Lapangan
24 Agustus
27 Agustus
4
Pengarahan Teknis Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
28 Agustus 
5
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
31 Agustus
18 September
6
Penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan
21 September
25 September
7
Penyerahan Laporan Praktik Kerja Lapangan
25 September
8
Penilaian Laporan Praktik Kerja Lapangan
28 September
2 Oktober
9
Pengumpulan Hardcover Laporan Praktik Kerja Lapangan
5 Oktober
10
Judisium
5 Oktober
9 Oktober

B.        Kontinjensi
Mengingat segala kemungkinan bisa saja terjadi dalam proses penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan. Mulai dari tidak tersedianya data yang dibutuhkan di lapangan, keterbatasan waktu dosen pembimbing untuk memberikan pembimbingan sehingga harus melakukan pergantian dosen pembimbing, maupun topik yang diambil ternyata rancu dengan fakta di lapangan serta hal lain yang mampu mengubah isi dari Laporan Praktik Kerja Lapangan. Apabila perubahan tersebut tidak terlalu signifikan, maka penulis akan menyesuaikannya selama tidak menyimpang dari proposal rencana Laporan Praktik Kerja Lapangan. Namun, apabila perubahan tersebut sangat signifikan dan menyimpang, maka penulis akan menyusun kembali proposal Laporan Praktik Kerja Lapangan.


No comments:

Post a Comment